DR Tarech Rasyid: Kawal Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pemukulan Oleh Oknum Anggota Dewan
Foto(Yanti): DR Tarekh Rasyid
Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG-Aksi pemukulan yang dilakukan oleh oknum DPRD Kota Palembang Syukri Zen terhadap seorang wanita disalah satu SPBU Demang Lebar Daun pada 5 Agustus 2022 menunjukkan sikap arogan seperti preman.
Pengamat sosial dan politik Universitas IBA yang Tarech Rasyid mengatakan, tindak kekerasan terhadap perempuan di ruang publik tidak boleh terjadi. Tindakan itu sangat disayangkan karena bagaimanapun tindak kekerasan itu masuk pada tindak pidana.
"Ironisnya dilakukan oleh wakil rakyat. Seharusnya wakil rakyat memperjuangkan aspirasi masyarakat tapi ini kontradiksi yang dilakukan oleh wakil rakyat. Yang seharusnya melindungi dan memperjuangkan hak rakyat tapi oknum DPRD Palembang ini melakukan kekerasan terhadap perempuan. Persoalannya itu cuman gara-gara menegur saat antrian di SPBU, itu hal yang sepele dan tidak harus melakukan kekerasan," katanya saat diwawancarai via telpon, Kamis (25/8/2022).
Tarech Rasyid menuturkan, dari berita yang beredar menyatakan kalau oknum DPRD Palembang tersebut sudah menjadi tersangka.
"Oknum tersebut sudah meminta maaf. Tapi itu tidak menghilangkan sanksi hukum tindak pidananya. Ya harus diproses, karena kita negara hukum. Dan proses ini harus diawasi oleh publik karena bagaimanapun juga kasus ini sudah diketahui publik. Jadi penegakan hukumnya harus dikawal," ucapnya.
Menurut Tarech Rasyid, tindakan oknum anggota dewan tersebut jelas mencoreng nama institusi DPRD. Karena di DPRD itu ada diatur tata tertib anggota DPRD. "Di DPR RI itu ada diatur oleh Dewan Kehormatan. Di DPRD Provinsi juga ada, dan di DPRD Kota harusnya juga ada tata tertib yang mengatur etika wakil rakyat. Karena sebagai wakil rakyat harus menunjukkan hal-hal yang baik, sikap yang baik menjaga nama baik lembaga," bebernya.
"Jika perbuatan kekerasan itu termasuk perbuatan melanggar tata tertib. Maka oknum tersebut bisa disanksi," tambah Tarech Rasyid.
Lebih lanjut Tarech Rasyid menuturkan, langkah-langkah berikutnya karena ini sudah diproses di kepolisian, kiranya partai politiknya juga mengambil tindakan tegas. Karena bagaimanapun dia kader partai kalau tidak salah dari Partai Gerindra.
"Kiranya partai juga memberikan sanksi. Karena Partai Gerinda sebagai partai yang memiliki aturan-aturan yang mengatur perilaku kader. Perilaku kadernya ini ini bisa mencemarkan nama partai," ucapnya.
"Saya kira ini semua sebagai cermin kepada di DPRD menjadi perhatian anggota dewan yang dipilih di masyarakat wakil rakyat seharusnya memberikan contoh yang baik. Kalau itu kan tindakannya tidak menunjukkan perilaku yang baik. Dia politisi kader dari partai, yang seorang pemimpin seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," urai Tarech Rasyid.
Sebagai politisi, sambung Tarech Rasyid. politisi untuk memahami memiliki kesadaran gender. Kesadaran terhadap perempuan bahwa perempuan ini harus dilindungi, perempuan memiliki kelemahan.
"Teman-teman politisi memahami hak-hak perempuan apalagi di ruang publik. Kekerasan terhadap perempuan ini tidak hany terjadi di ruang publik tapi juga terjadi di ruang lingkup domestik seperti di rumah. Tapi ini terjadi di SPBU di ruang publik, kita sangat sayangkan," bebernya.
"Di Indonesia sudah Undang-undang perlindungan terhadap perempuan. Saya ingin mengatakan bahwa ini persoalan gender bagaimana politisi memiliki kepekaan terhadap perempuan. Jika memiliki kepekaan terhadap perempuan dia memahami bagaimana perempuan di ruang publik. Itu sudah ada regulasi itu harus dipahami oleh politisi," katanya.
"Kita harapkan aparat kepolisian memproses ini sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana dan undang-undang perlindungan perempuan, karena kasus ini adalah kekerasan terhadap perempuan. Kita berharap kasus ini tidak terjadi lagi dilakukan oleh teman-teman politisi apalagi di ruang publik. Wakil harusnya melindungi memperjuangkan aspirasi rakyat memperjuangkan hak-hak perempuan bukan melakukan kekerasan terhadap perempuan.
Tarech Rasyid mengungkapkan, yang terjadi sebaliknya perempuan di dianiaya. Ini jadi pelajaran bagi teman-teman di DPRD bawa ini tidak bisa ditolerir. "Saya lihat sudah ada itikad dari oknum DPRD Palembang itu minta maaf dan itu sah-sah saja. Tapi proses hukumnya tetap berjalan. Kita lihat videonya itu sadis turun dari mobil langsung memukul. Kalau tidak ada ya orang yang memisah kayaknya perempuan itu bisa babak belur dipukul oleh oknum DPRD Palembang tersebut. Kan bisa bertanya dulu tanpa harus langsung memukul, itu sadis tindakan seperti preman," terangnya.
"Tidak boleh memperlakukan orang seenaknya. Apalagi terhadap perempuan melakukan tindakan kekerasan. Karena di Indonesia sedang memperjuangkan hak-hak perempuan itu harusnya harus diwakilkan oleh wakil rakyat," tandasnya.
Penulis : Yanti Effendi,S.Kom
Editor : Muhammad Uzair
Tag : politik
