Wow,Pemkab Muara Enim Tutupi Dana Berobat Warga Miskin
Rabu, 24 Jan 2018 21:00 | 1161
Foto(Reza): Ujang Suherman, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaraenim.
Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARAENIM-Karena banyaknya warga miskin di Muaraenim yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS), membuat Pemkab Muaraenim mulai kewalahan menutupi biaya pengobatannya.
"Bayangkan saja, belum satu bulan kita sudah mengeluarkan dana hampir Rp 1 miliar. Bagaimana satu tahun," ujar Plt Kadinkes Muaraenim Ujang Suherman, Rabu (24/1/2018).
Menurut Ujang, pihaknya sudah berkali-kali meminta dan menghimbau kepada Kepala Desa (Kades) dan Camat untuk melakukan pendataan terhadap warganya yang benar-benar miskin untuk diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Nanti para Kades melakukan pendataan, hasilnya diserahkan ke camat dan diteruskan ke Dinas Sosial dan Dinkes serta BPJS untuk mendapatkan kartu JKN KIS.
Kenyataannya dilapangan, kata Ujang, banyak warga Muaraenim yang kurang mampu datang ke rumah sakit hanya membawa KTP dan KK saja seperti program Jamsoskes Semesta. Padahal mulai tanggal 1 Januari 2018, sudah tidak berlaku lagi, sehingga warga yang tidak mampu namun sudah datang ke rumah sakit terpaksa harus dilayani, konsekuensinya biaya pengobatannya Pemkab Muaraenim yang menanggungnya. Padahal jika mereka sudah terdaftar ke JKN KIS mereka tidak perlu repot dan susah jika ingin berobat.
"Untuk pertama kali datang kita bayari, namun jika sudah dua kali berobat mereka terpaksa bayar sendiri jika tidak punya kartu JKN KIS," ujar Ujang.
Dari data yang masuk ke pihaknya, lanjut Ujang, jumlah pasien yang berobat dan telah dibayari oleh Pemkab Muaraenim sebanyak 123 orang dengan nilai hampir mencapai Rp 1 miliar. Ada dua pasien cuci darah yang memerlukan biaya besar dan telah dibayari Pemkab Muaraenim sebesar Rp 700 juta rupiah. Untuk kedepan, pihaknya berencana akan membentuk Satgas Terpadu di RSUD Muaraenim yang terdiri dari Dinkes, Dinsos dan BPJS sehingga warga tidak mampu ingin berobat bisa langsung ke Satgas untuk mengurus kelengkapan administrasinya. Saat ini, dana yang disiapkan oleh Pemkab Muaraenim untuk biaya berobat bagi warga tidak mampu sebesar Rp 2 miliar, jika habis terpaksa diajukan kembali pada ABT untuk tambahan.
"Kita sudah bicarakan dengan komisi IV DPRD Muaraenim tentang pembentukan Satgas Terpadu tersebut, mudah-mudahan cepat terealisasi, sebab ini sifatnya mendesak," tukasnya.