Saatnya Membangun Pemerintahan Digital
Foto(KSP): Acara International Public Service Forum di Jakarta Convention Center pada Kamis (8/11/2018) lalu.
Lentera-PENDIDIKAN.com,JAKARTA Dalam inovasi pembangunan, pemanfaatan teknologi dan partisipasi publik merupakan aspek yang krusial. Penerapan kebijakan e-government untuk peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu pembahasan dalam International Public Service Forum 2018.
“Dalam penerapan e-government jangan sampai pemerintah terjebak pada membeli dan membuat teknologi baru, tapi sebetulnya tidak menyelesaikan masalah sesungguhnya,” tegas Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan dalam International Public Service Forum di Jakarta Convention Center pada Kamis (8/11/2018).
Yanuar menambahkan, melalui mandat Presiden pada Perpres 95/2018, pertama kalinya pemerintah Indonesia akan memiliki arsitektur dan rencana pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti negara maju dan perusahaan berkelas dunia”
“Melalui arsitektur TIK tersebut, negara dapat menghemat trilunan anggaran. Tidak hanya itu, layanan publik, perizinan dan sebagainya akan jauh lebih mudah” kata dia.
Senada dikatakan Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengungkapkan, sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dibangun sebagai infrastruktur kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai proses kerja yang melekat di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan pihak swasta, bahkan dengan masyarakat. Inovasi ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang kian cepat berubah dan menginginkan pelayanan publik yang cepat, murah, dan mudah.
“Integrasi ini menjadi penting, karena masyarakat memandang pemerintah sebagai satu kesatuan. Ketika masyarakat memerlukan pelayanan tertentu, maka pemerintah harus menyediakannya dengan mudah dan cepat,” tambah Rini Widyantini.
Sementara, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menambahkan, selain pemanfaatan teknologi, salah satu kunci dalam inovasi pelayanan publik ialah keterlibatan masyarakat.
“Dengan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan turut serta dalam implementasi program, legitimasi dan dukungan terhadap suatu keputusan kebijakan kan meningkat. Dengan demikian, kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintah juga akan bertambah,” ungkap Abdullah Azwar Anas dalam forum yang sama.
Dalam penerapan e-government, masyarakat perlu menjadi sentral dalam perbaikan sistem tata kelola dan pemanfaatan teknologi oleh pemerintah.
“Progress dan partisipasi publik harus berjalan beriringan,” ungkap Deputi LAN Muhammad Taufik. Menurut Taufik, mengedepankan masyarakat berarti mendorong budaya kolaborasi di antara pelaksana dan pembuat kebijakan.
Karena kebutuhan masyarakat berubah lebih cepat dari kebijakan pemerintah, perlu kualitas pelayanan publik yang kolaboratif. Penerapan e-government bukan semata membangun sistem. Pemerintah akan berupaya agar koordinasi antarinstansi terjadi sehingga tidak membingungkan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial masyarakat. (KSP)
Penulis : Redaksi
Editor : Muhammad Uzair
Tag : KSP
