Siap Memperjuangkan Aspirasi Guru di SMAN 1 Palembang
Foto(Yanti): Reses anggota DPRD Sumsel
Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG-Reses Tahap 1 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel Dapil 1 Kecamatan Ilir Barat 1, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Gandus, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu II, Kertapati, Plaju, dan Jakabaring yang kali ini dilaksanakan di SMAN 1 Bukit Besar Palembang, Rabu (8/3/2023) sore.
Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati SH MH menyampaikan, sebelumnya dulu Anggota Dapil 1 pernah melaksanakan reses dan banyak mengusulkan bantuan-bantuan disini, dan syukur Alhamdulillah di SMAN 1 tempat untuk belajar memang menjadi SMA terpaforit di kota Palembang khususnya Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada umumnya.
"Kami kebetulan anak-anak kita semua bersekolah disini jadi tidak salah ini adalah curhat antara wali kelas kepada wali murid," kata Anita.
"Karena bagaimanapun juga putra-putri kami di didik disini. Alhamdulillah sudah menjadi orang-orang yang bisa mapan, oleh karena itu apa yang mereka minta akan kami upayakan. Karena bagaimanapun juga untuk masalah pendidikan itu nomer satu untuk di perhatikan" tambahnya.
Lebih lanjut Anita mengatakan, dan yang kedua bagaimana keluh kesah mereka terkait dengan P3K maupun tenaga honorer. "Kita memang masih juga memperjuangkan bahwa tenaga honorer alhamdulillah di tahun 2023 ini tidak jadi untuk di hapuskan," ujarnya.
Dia menuturkan, bahwasanya sesuai dengan info yang didapat untuk di tahun 2023 ini harus dihapuskan, namun sekarang sudah di klasifikasi sekarang sudah masuk ke P3K, dan harus Tes juga dengan tempo yang lain menyusul.
"Dengan adanya ini kita akan dorong terus, agar Bapak / Ibu yang sudah sudah bekerja menjadi tenaga Honor agar tetap bekerja," tuturnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, anggota DPRD Dapil 1 dari Fraksi PKS dan juga selaku wakil ketua dari komisi V Mgs H Syaiful Padli ST MM menambahkan, untuk di tahun 2023 ini alokasi APBD untuk diknas Sumsel seperti tahun sebelumnya tidak memenuhi ketentuan UU nasional,
"Disitu harusnya anggaran pendidikan 20 persen. Tapi kita belum memenuhi 20 persen," jelas Syaiful dalam sambutannya.
Syaiful mengungkapkan, kedepan Program sekolah gratis akan berubah menjadi sekolah berkeadilan. Berdasarkan Pergub maka dari itu sekolah unggulan itu ada yang boleh memungut SPP.
Syaiful menegaskan, untuk masalah guru honorer itu ada insentifnya. Tahun 2023 ini untuk guru honor itu nantinya ada tunjangan kesejahteraan.
" Maka dari itu untuk 7.000 guru non ASN itu kita anggarakan tunjangan kesejahteraan. Syaratnya namanya masuk dapodik," tegasnya.
Dengan adanya reses dari Dapil 1 DPRD Provinsi Sumsel Kepala Sekolah SMAN 1 H Moses Ahmad S Pd MM menjelaskan, Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan bagi keluarga besar SMAN 1, karena sekolah ini telah di kunjungi oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel dan anggota DPRD Provinsi Sumsel.
Penulis : Yanti Effendi,S.Kom
Editor : Muhammad Uzair
Tag : sekolah
