Lentera Pendidikan.Com http://www.lenterapendidikan.com/ Lentera Pendidikan id 2017 Lentera Pendidikan.Com www.desa-coding.com Tue, 10 Dec 2019 08:58:49 +0000 31 ANS Rebutkan Lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Muaraenim Muara Enim http://www.lenterapendidikan.com/berita/muara-enim/view/31-ans-rebutkan-lima-jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-di-muaraenim.html

Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARAENIM-Lelang Lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaraenim, ternyata disambut antusias. Terbukti, ada 31 Aparatur Sipil Negara (ANS) yang memenuhi syarat administrasi yang ikut seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Kabupaten Muaraenim, di Gedung Assesment Center PT.Bukit Asam Tbk Tanjungenim, Senin (9/12/2019).

" Kemarin yang mendaftar ada 33 orang, namun setelah melalui seleksi administrasi menjadi 31 orang," kata Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muaraenim Harson Sunardi, Senin  (9/12/2019).

Adapun PNS yang ikut seleksi tersebut yakni untuk jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Isdrin ST,  Ir Tri Hadi Pranyoto,  Juli Jumatan Nuri SE, H Zaibin SPd MPd, Mhd Tasman SSos MSi, M Zulfachri Andri SH MH, Dessy Hershanty SE MM, Wulandari Dwi Wijayanti SH MKN, dan Drs Rahmat noviar MSi. Untuk jabatan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan yaitu Ir Sri Mardalena, Nashrul Awamy ST MSi, Ir Syamsiah, Drs Saprioma MSi, Ir Agus Suwarto, dan Husin Aswadi SE. Kemudian jabatan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan yaitu Ulil Amri SP,  Tapip Muslim SPt, Azuan SPKP, Anton Mustianton SPKP, Ir Sapta Setia Utama MM, dan Ir Mughni. Lalu jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Idris ST, Ilham Yaholi ST,  Hj Elly Yuliana ST, Junius Wahyudi ST, dan Hermin Eko Purwanto ST MT. Sedangkan jabatan Sekretaris DPRD Muaraenim adalah Lukmanul Hakim SIp,  Lido Septontoni SH MSi, Drs Hendra Suryadi MSi, Trisni Syahtiana SH, dan Drs Edi Susanto MM.

Menurut Harson, ada lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sekretaris DPRD. Sedangkan untuk pelaksanaan selama lima hari yakni dari tanggal 9-13 Desember 2019, mulai dari pukul  07.30 s/d selesai di Gedung Assesment Center PT Bukit Asam Tbk Tanjungenim.

Pelaksanaan tersebut, lanjut Harson, adalah untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaraenim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan lnstansi Pemerintah.

"Jadi ini terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan," katanya.

]]>
Tue, 10 Dec 2019 06:00:00 +0000
Diduga Dimakan Buaya, Nelayan di Banyuasin Ditemukan Tewas Dengan Badan Hilang Setengah Banyuasin http://www.lenterapendidikan.com/berita/banyuasin/view/diduga-dimakan-buaya-nelayan-di-banyuasin-ditemukan-tewas-dengan-badan-hilang-setengah.html Lentera-PENDIDIKAN.com,BANYUASIN – Warga di Kabupaten Banyuasin khususnya yang berada di Kecamatan Rantau Bayur geger saat menemukan mayat Sidik, dengan kondisi badan yang sudah membusuk dan tidak utuh lagi, Senin (09/12/2019).

Dari Informasi yang berhasil dihimpun. Korban merupakan nelayan pencari kepiting di perairan Sungai Bedawang sungai Sembilang Desa Sungsang 4 kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, di laporkan telah hilang beberapa hari lalu dan ditemukan tewas di perairan sungai Desa Sungsang 4. Camat Banyuasin II, Salinan, mengatakan, dari informasi yang di dapat pihaknya, korban merupakan warga kecamatan Rantau Banyur dan benar telah di temukan dalam kondisi yang tidak utuh jasadnya.

 “Benar ada mayat yang di temukan tewas, tapi kita belum mengetahui apa penyebabnya. Pihak yang berwajib lagi menyelidikinya,” katanya saat di hubungi Intens.news.

Menurutnya, kondisi korban yang sudah hilang sebelah badannya itu, masih di duga akibat serangan binatang buas jenis buaya, saat korban mencari kepiting jasad korban telah di bawa menggunakan speat boat oleh pihak keluarga korban ke rumah duka di pagar bulan Kecamatan Rantau bayur.

“Kita juga belum tau korban bersama siapa mencari ikannya dan Itu baru dugaan dari informasi yang saya terima, yang terpenting kepada nelayan agar berhati hati dalam mencari kepiting dan ikan,” singkatnya.(LP/Intens.news)

]]>
Tue, 10 Dec 2019 05:05:00 +0000
BPOM Sita Mie Basah Berformalin di Pasar 3/4 Ulu Palembang Pemerintahan http://www.lenterapendidikan.com/berita/pemerintahan/view/bpom-sita-mie-basah-berformalin-di-pasar-34-ulu-palembang.html Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG – Para konsumen yang akan berbelanja di pasar 3/4 Ulu Palembang diminta tidak membeli mie basah dan terasi. Pasalnya, BPOM perwakilan Palembang menemukan kandungan zat berbahaya di kedua pangan tersebut.

“Setelah dilakukan pengujian terhadap mie basah dan terasi ditemukan zat berbahaya seperti rodamin B dan formalin,” ungkap Wakil walikota Palembang, Fitrianti Agustinda, bersama pihak BBPOM Cabang Palembang, usai melakukan pemeriksaan di pasar 3/4 Ulu Palembang, Senin (09/12/2019).

Bersama BPOM pihaknya langsung menyita mie berbahaya tersebut, demi menjaga keselamatan konsumsen. “Saya sudah sering melakukan sidak dan imbauan agar tidak ada penjualan makanan berformalin tapi saja ada yang nakal,” katanya.

Fitri berujar, agar penjual harus berhati-hati juga mengambil barang dagangan. “Hari ini kita beri peringatan jika masih ada yang nakal akan langsung di bawah ke ranah hukum,” tegasnya.

Bidang Pemeriksaan BBPOM Cabang Palembang, Nora, menyebut, untuk pelanggaran di kota Palembang penjual makanan berformalin sudah ada di mejah hijaukan.

“Komitmen BPOM beserta pemkot Palembang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pasar bebas zat bahaya akan ditindak tegas,” tukasnya singkat.(LP/Intens.news)

]]>
Tue, 10 Dec 2019 04:20:00 +0000
PMI Wajib dibantu dan di Anggarkan dalam APBD Musi Banyuasin http://www.lenterapendidikan.com/berita/musi-banyuasin/view/pmi-wajib-dibantu-dan-di-anggarkan-dalam-apbd.html Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG-Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi menghadiri pembukaan orientasi dan sosialisasi Undang-Undang No.1 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2019 tentang Kepalangmerahan, di Hotel Harper Palembang, Senin (9/12/2019).

Sosialisasi juga dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya selaku Dewan Pelindung PMI Sumsel, dan Ketua PMI Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru. Di sela acara tersebut Wabup Muba mengatakan Undang-Undang yang disosialisasikan ini merupakan UU baru, yang banyak pihak berwenang harus memahami dan mengetahui serta menjalankan UU tersebut.

"Masih banyak yang belum paham UU yang telah terbit tentang PMI ini, terkadang menghambat gerak dan operasional PMI di bawah," kata Beni.

Lanjutnya masih ada yang tidak paham bahwa PMI itu adalah organisasi yang pembiayaannya wajib dibantu dan boleh dimasukkan di APBD baik provinsi maupun kabupaten.

"Harapannya tentu dengan sosialisasi seperti ini, yang dihadiri banyak pihak, kedepan akan memudahkan dan memantapkan gerak PMI di tingkat kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan," ucapnya.

Ia mengungkapkan untuk di Muba kepengurusan PMI sudah dirampungkan, dan telah dilakukan pelantikan PMI tingkat kecamatan, serta rekrutmen juga pelatihan teknis kepada relawan-relawan sebanyak 200 relawan, yang ditargetkan setiap tahun relawan tersebut terus bertambah.

"Dalam layanan bidang kemanusiaan dan kebencanaan kita sudah lakukan, misalnya Karhutla, malah saat ini kita sedang melakukan pelayanan pasca bencana. Memasuki musim hujan ini, selesai karhutla kita melakukan pengecekan kesehatan terhadap wilayah yang terdampak karhutla kemarin di  Kabupaten Muba. Selain itu kita juga sedang melakukan bulan penggalangan dana sampai Januari 2020 nanti, untuk membantu masyarakat di Kabupaten Muba," ungkapnya.

Kemudian Beni mengatakan Bupati Muba telah membantu sebuah mobil operasional kepada PMI Muba, dan pembangunan Unit Transfusi Darah (UTD) untuk melayani kebutuhan darah di Muba.

"Kebutuhan darah yang dipenuhi PMI saat ini 30 sampai 40% dari kebutuhan 100% di RSUD Sekayu. Penyebabnya bukan karena pendonor yang kurang tapi karena tempat penyimpanan darah. Oleh karena itu tahun depan kita persiapkan UTD dengan tempat penyimpanan darah atau bank darah yang lebih maksimal lagi," tandasnya.

]]>
Tue, 10 Dec 2019 03:10:00 +0000
CAC Agency Demo Ke Bawaslu Sumsel PALEMBANG http://www.lenterapendidikan.com/berita/palembang/view/cac-agency-demo-ke-bawaslu-sumsel.html Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG-Puluhan massa yang menamakan dirinya Corporation Anti Corruption Agency Sumsel mendatangi kantor Bawaslu Sumsel di Jakabaring Senin( 9/12/2019). Kedatangan mereka ke Bawaslu Sumsel dalam rangka mendukung Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam monitoring serta melakukan pengawasan terhadap proses Rekruitmen Calon Anggota Panwascam Kabupaten OKU Periode tahun 2019-2020.

Dalam orasinya, Reza Fahlepie yang merupakan Koordinator Aksi menduga adanya indikasi  ketidaktransparanan dan tidak sesuai prosedur mekanisme tentang  tata cara pendaftaran dan Diduga nama-nama anggota calon Panwascam yang bakal lulus sudah dikondisikan dari 50 persen dari nama nama panwascam periode tahun 2018-2019.

Kemudian meminta kepada Bawaslu Sumsel untuk mengkaji/ mentelaah proses rekruitmen calon anggota  Panwascam Kabupaten OKU.Serta minta disampaikan kepada Ketua DKPP RI untuk melakukan pemeriksaan, menyelidiki dan menghentikan proses seleksi/ rekruitmen anggota Panwascam periode 2019-2020.

Korlap Reza Fahlepie mengatakan, bahwa pihaknya mendukung upaya Bawaslu Sumsel terkait proses rekruitmen calon anggota Panwascam di 7 Kabupaten terutama di Kabupaten OKU.

"Berhubung karena proses rekruitmen calon anggota  tersebut masih dalam tahapan seleksi dan masih berjalan maka itu kita meminta kepada Bawaslu Sumsel untuk memonitor dan menjaga agar proses tersebut transparan dan jangan ada kecurangan dalam proses tersebut jangan sampai 'masuk angin' sehingga dapat menciptakan suasana Pilkada yang bersih, jujur  transparan  dan bermartabat serta tidak ada yang menunggangi proses tersebut," ujarnya.

"Sehingga rakyat Kabupaten OKU mendapatkan Pemimpin yang benar-benar murni pilihan rakyat," ungkap Reza

Dia menambahkan,  pihaknya mendapat informasi bahwa yang terjadi di OKU saat ini terdapat beberapa nama yang terindikasi dikondisikan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten OKU. Ditambahkan oleh Koordinator Lapangan Rohadi menegaskan bahwa untuk beberapa nama tersebut sudah dikantongi dan akan kita buka jika ini diperlukan.

Rohadi menduga ada beberapa nama yang sudah dikondisikan untuk lulus pada saat pengumuman nanti.  Mungkin ada beberapa Kecamatan dan beberapa orang yang terindikasi pesanan seseorang.

Junaidi SE. M. Si Komisioner Bawaslu Sumsel saat diwawancarai mengatakan, bahwa pihaknya menyambut baik terkait aksi demo yang dilakukan oleh Corporation Anti Corruption Agency Sumsel Corporation Anti Corruption Agency Sumsel bahwa kita menyadari hak masyarakat untuk berserikat, berkumpul untuk menyampaikan aspirasi.

Mengenai beberapa dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kawan kawan Bawaslu OKU bahwa ini 'Warning' dan dituntut harus bekerja profesional. Junaidi menghimbau lebih baik mencegah daripada melakukan  tindakan.

"Mereka mensinyalir  terdapat beberapa nama-nama Panwascam yang diduga titipan bakal  calon Bupati dan Wakil Bupati OKU Periode 2020-2025 yang akan datang," katanya.

"Tadi saya menyampaikan bahwa kita menyambut baik ini dan kita akan melakukan proses dan mekanisme yang ada apalagi sekarang ini proses rekruitmennya menggunakan sistem online tes nya menggunakan komputer dan nilai- nilai angka perolehan masing masing calon tidak bisa dikurangi maupun ditambahkan siapa jawaban paling banyak benar maka itulah yang lulus," bebernya.

Kemudian ada tahapan lagi yakni proses Wawancara bila perlu yang melakukan demo tadi dapat membantu saya untuk ikut mengawasi di OKU  kebetulan besok saya akan ke OKU dalam rangka mengawasi proses rekruitmen calon anggota Panwascam dan   mengisi indeks kerawanan pemilu yang ditugaskan oleh Bawaslu RI.

Junaidi menjelaskan bahwa dari kemarin Tim Bawaslu Sumsel sudah bergerak dan stand by di lokasi.Sementara Komisioner Bawaslu Sumsel lainnya masih ada yang melakukan supervisi.

Junaidi juga menegaskan bahwa proses rekruitmen calon anggota Panwascam di periode ini  terbuka kepada siapa saja yang memiliki kemampuan serta memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ada. Kemudian yang mengikuti tes tertulis pun  tidak bisa dibohongi soalnya langsung dari Jakarta berbasis online. Kemudian tes wawancara pun terbuka dan ada rekaman nya.

"Terdapat rangking 1-6, dari rangking 1-3 itu ditetapkan sebagai Komisioner Panwascam dan 4-6 untuk calon  pergantian antar waktu (PAW) sekali lagi proses ini transparan dan tidak usah diragukan lagi," pungkasnya.

]]>
Tue, 10 Dec 2019 02:55:00 +0000
Penambangan Pasir Gunung Anak Krakatau, Walhi Desak Izin PT ILP Segera Dicabut Nasional dan Internasional http://www.lenterapendidikan.com/berita/nasional-dan-internasional/view/penambangan-pasir-gunung-anak-krakatau-walhi-desak-izin-pt-ilp-segera-dicabut.html Lentera-PENDIDIKAN.com,LAMPUNG-Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung mendesak Pemprov Lampung segera mencabut izin PT Lautan Indah Persada (LIP) karena cacat administrasi serta merusak lingkungan. PT LIP diketahui mendapatkan izin dari Pemprov Lampung untuk menambang pasir di sekitar Pulau Sebesi, dekat dengan perairan kawasan Gunung Anak Krakatau (GAK).

“Kami menilai izin PT LIP cacat adminstrasi karena Izin usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi diterbitkan dimasa transisi antara undang-undang (UU) nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) dengan Perda Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi (RZWP3K),” kata Direktur Walhi Lampung Irfan Musarin pada dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Rapat DPRD Lampung, Senin, 9 Desember 2019.

Dengan alasan tersebut, kata Irfan, yang ditunggu adalah keberanian pemerintah untuk segera mencabut izin PT LIP meski izinnya masih tersisa empat bulan lagi.

“Kita menunggu keberanian pemerintah dasarnya jelas amanat undang-undang nomer 1 tahun 2014 jelas sekali bunyinya, pemerintah daerah tidak boleh menerbitkan izin pertambangan jika pemda belum.memiliki Perda tentang RZWP3K,” katanya.

“Ditambah lagi pada Perda nomer 1 tahun 2018 tentang RZWP3K disitu Pemprov Lampung sudah tidak memberikan izin penambangan di pesisir dan pulau-pulau keci. Nah, ini kan jelas semua dasar hukumnya tinggal kita tunggu apakah pemprov mau mengesekusinya,” tambah Irfan.

Sementara itu, Direktur Mitra Bentala Mashabi berharap pertemuan dengan dewan ini ada hasil yang jelas tidak seperti yang dulu-dulu.

“Penyedotan pasir itu merusak semua ekosistem ditarik terumbu karang dan lain sebagainya Dampaknya nelayan kesulitan mencari ikan. Selain itu, pertemuan hari ini hasilnya konkret ada hasilnya tidak seperti yang dulu-dulu,” katanya.

Dari pertemuan antara penggiat linggungan seperti Walhi, Mitra Bentala, dan LBH Bandarlampung dengan DPRD Provinsi Lampung Komisi II terungkap bahwa izin PT LIP akan segera berakhir bulan Maret 2020.

“Sebelumnya kami melakukan dengar pendapat dengan 4 SKPD, salah satunya perizinan. Mereka menginformasikan bahwa izin PT LIP akan berakhir bulan Maret 2020. Jika mereka tutup izin itu sekarang, mereka takut terjadi eksesnya dibelakang,” kata Wakil Ketua Komisi II I Made Bagiase.

Namun.  politisi PKS Johan Sulaiman mengusulkan tidak perlu menunggu hingga izin PT LIP habis tapi secepatnya segera izinnya itu dicabut karena jelas merusak lingkungan dan melanggar batas.

“Kita tidak tahu apa yang terjadi dua tiga bulan ke depan. Saya mengusulkan secepatnya izinnya itu dicabut dan saya minta dukungan dari teman-teman untuk memberikan dokumen, data untuk kami berargumen,” kata Johan. Sedangkan Ketua Komisi II Wahrul Fauzi mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan DPRD Banten serta dalam waktu dekat akan segera turun ke lapangan.

“Kami pada kunjungan kerja (kunker) ke Banten juga berdiskusi soal PT LIP tujuannya ketika izin PT LIP kita tutup di sini Banten juga tidak memberikan izin. Selanjutnya kami akan turun ke lapangan kami upayakan sebelum tahun 2020,” jelasnya. (LP/teraslampung)

]]>
Tue, 10 Dec 2019 01:30:00 +0000
Palembang Diteror Bom Panci Hukum & Kriminal http://www.lenterapendidikan.com/berita/hukum/view/palembang-diteror-bom-panci.html Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG – Warga kota Palembang digegerkan dengan adanya teror bom yang diletakan di depan rumah milik Surnaya (70) oleh orang tak dikenal.  Mendapat kabar tersebut, tim Jihandak Polda Sumsel langsung mendatangi TKP. Penyisiran pun dilakukan oleh tim Jihandak, dari penyisiran tersebut ditemukan enam bom panci aktif dikediaman rumah Surnaya warga komplek TNI AD Sederhana 1 Kecamatan Kemuning Palembang.

Diketahui, bom panci tersebut pertama kali diketahui oleh Lina (30) warga komplek TNI AD bahwa ada tas yang mencurigakan ditaruh di dalam teras yang tergeletak di rumah Sunarya. Mendapat kabar tersebut, Sunarya langsung menghubungi pihak kepolisian terdekat. Usai mendapat kabar tim Gegana Brimob Polda sumsel langsung mendatangi lokasi dan menerjukan tim Penjinak bom, dari hasil penyisiran didapatkan enam bom panci yang langsung diledakan oleh tim jihanda.

“Saya bingung dan tak habis pikir, ulah siapa ini yang akan mencelakan saya, padahal selama ini saya tidak memiliki musuh, saya terkejut mendapat teror bom tersebut,” ujar Sunarya.

Sementara itu, Kapolsek Kemuning AKP Robert P Sihombing, Senin (9/12/2019) membenarkan mendapat kabar bahwa ada teror bom di komplek TNI AD Sederhana 1 di rumah Purnawirawan pak Sunarya.

“Iya mendapat kabar tersebut saya langsung mendatangi lokasi tersebut, untuk saat ini kita masih memintak keterangan dari saksi-saksi disekitar TKP, doakan agar pelaku teror bom tersebut dapat kita tangkap,”singkatnya.(LP/Intens.news)

]]>
Tue, 10 Dec 2019 00:05:00 +0000
65 Orang ASN Terciduk Razia di Mal Saat Jam Kerja Pemerintahan http://www.lenterapendidikan.com/berita/pemerintahan/view/65-orang-asn-terciduk-razia-di-mal-saat-jam-kerja.html Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG-Guna meningkatkan penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumsel sesuai arahan Gubernur Sumsel H.Herman Deru, Satpol PP Pemprov Sumsel melakukan razia di sejumlah mal, Senin (9/12/19) siang. Hasilnya puluhan ASN dan Honorer dari berbagai OPD ikut terjaring razia.

Berbagai alasan diungkapkan oleh ASN yang kedapatan berkeliaran di mall saat jam kerja. Selain usai mengajar di sekolah, mereka banyak berdalih pergi ke mall untuk sekedar makan siang, meskipun jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 siang.

Berdasarkan pantauan, petugas mulai melakukan penyisiran di mal Palembang Square (PS). Di mal ini petugas sedikitnya menjaring 15 ASN dan 1 orang honorer. Kemudian penyisiran dilanjutkan ke mal Palembang Icon (PI). Di tempat ini petugas kembali menjaring 10 orang ASN untuk didata.

Gubernur Sumsel H.Herman Deru melalui Kasat  Pol PP Provinsi Sumsel, H.Aris Saputra S.Sos. M.Si mengatakan razia ini rutin mereka gelar untuk meningkatkan disiplin kerja para ASN dan  berkoordinasi dengan pihak BKD dan Inspektorat Provinsi Sumsel.

"Dasarnya razia ini sudah sangat jelas. Kita menerapkan UU Nomor  5 tahun 2014 tentang integritas dan disiplin PNS. Kemudian  PP nomor 53 tahun 2010 tentang displin ASN dalam mentaati jam kerja. Sanksinya bertahap dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai penundaan gaji, kenaikan pangkat bahkan pemberhentian jika memang melakukan pelanggaran berat," ujar Aris.

Dengan adanya razia ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi ASN yang bolos pada jam kerja. Setelah didata, para ASN yang terjaring ini juga dilakukan pembinaan dan pengarahan langsung dari Kasat Pol PP agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari.

"Kita berharap sesuai instruksi dan arahan pak Gubernur seluruh pegawai di jajaran Pemprov Sumsel dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sesuai aturan yang berlaku. Sekarang mereka ini sudah kami data dari mana, instansinya dan akan kami laporkan dan tembuskan ke atasan mereka masing-masing," ujarnya.

Tak hanya ASN, untuk para honorer yang terjaring kata Aris juga harus menjadi catatan serius. Karena sebagai pegawai kontrak, tentu akan ada evaluasi apalagi saat ini merupakan penghujung tahun.

" Kalau kedapatan tentu akan jadi pertimbangan perpanjangan kontraknya. Sehingga ini harus benar-benar diperhatikan," jelasnya.

Usai menyisir mal Palembang Icon, petugas melanjutkan penyisiran di pusat perbelanjaan Ramayana. Disini petugas mendapati sebanyak 22 ASN yang tengah asyik berbelanja di mal. Sejumlah ASN bahkan ada yang berusaha kabur dari kejaran petugas saat hendak didata. Tak sedikit juga ada pegawai yang terlibat cekcok mulut dengan petugas. Dari tiga tempat yang sambangi petugas, sebanyak 65 ASN diciduk petugas Satpol PP, 35 orang di antaranya ASN dari kabupaten/kota serta 30 orang ASN  yang sebagian besar dari Diknas dan Dinkes.

]]>
Mon, 09 Dec 2019 17:15:00 +0000
Ini Aksi Nyata Dodi Atasi Kemiskinan di Muba Musi Banyuasin http://www.lenterapendidikan.com/berita/musi-banyuasin/view/ini-aksi-nyata-dodi-atasi-kemiskinan-di-muba.html Lentera-PENDIDIKAN.com,MUBA-Selama 22 tahun Wati (50) warga Dusun I Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Muba bermukim di gubuk reot berukuran 4×6 meter tak membuatnya meminta belas kasih dari siapapun.

Kondisi inipun mendapat perhatian dari Bupati Muba Dodi Reza, yang akhirnya melakukan bedah rumah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari anggaran Dana Desa Pemkab Muba.  Ditemui di rumahnya, Senin (9/12/2019) Wati mengungkapkan rasa bahagianya atas bantuan yang diberikan Bupati Muba Dodi Reza. Rumah miliknya telah direhab.

"Saya dan suami sehari-hari bekerja buruh harian lepas sebagai pembersih kolam ikan, dan mendapatkan gaji harian Rp40 ribu.  Untuk makan sehari-hari saja kami sangat bersyukur," ungkap ibu dua orang anak ini. 

Wati menceritakan, sehari-hari dirinya hanya tinggal bersama suami. "Di rumah ini kami hanya berdua, anak-anak sudah memisah dari kami. Bantuan bedah rumah dari pak Bupati Dodi ini sangat meringankan beban kami," ucapnya. 

Salim, warga lain, bahagia layaknya  Wati. Bupati Muba Dodi Reza juga melakukan bedah rumah milik Salim warga Dusun 2 Desa Peninggalan.   Wardoyo, warga Dusun 3 Desa Peninggalan juga mendapat perhatian Dodi. Rumahnya turut diperbaiki.

"Kami sangat bersyukur atas bantuan ini, tidak was-was lagi takut rumah kami ambruk. Bantuan bedah rumah dari Pak Dodi sungguh meringankan beban kami," ungkap keduanya. 

Menurutnya, kalau tidak mendapatkan bantuan bedah rumah dari Bupati Muba Dodi Reza, keduanya mengaku tidak tahu sampai kapan akan bermukim di rumah yang sudah nyaris ambruk.

"Kalau hujan angin malam hari kami selalu tidak tidur, cemas kalau nanti rumah akan roboh. Setidaknya bantuan pak Dodi ini menghilangkan kekhawatiran selama ini, Insya Allah sekarang bisa tidur nyenyak berkat bantuan pak Bupati," tambahnya. 

Bupati Muba, Dodi Reza saat  meletakkan batu pertama bedah rumah keluarga Wati, menyebut  program bedah rumah Pemkab Muba terus digencarkan. Meringankan beban keluarga pra sejahtera di wilayah Muba, tegas Dodi, adalah tugasnya sebagai Bupati Muba.

"Tahun 2019 ini  681 unit rumah warga prasejahtera sudah dibedah. Pemkab Muba sudah memberikan  Alokasi Dana Desa untuk sebagian dipakai meringankan warga pra sejahtera. Juga kita anggarkan di Dinsos. Si Baznas, juga ada.  Akan kita tambah dan aksi ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya," ungkap Ketua Kamar Dagang Industri (KADIN) Sumsel ini.

Dodi menambahkan di tahun 2019  Dana Desa Pemerintah pusat dan Aplikasi Dana Desa Pemkab Muba hampir setengah Triliun yakni Rp255.941.556.500 dan Rp227.000.000.000. 

"Nah, di tahun 2020  program prioritas alokasi dana desa tetap untuk bedah rumah. Ini  wujud nyata Pemkab Muba mengentaskan kemiskinan di Muba," pungkasnya.

Kepala DPMD Muba Ricard Cahyadi AP menambahkan  penerima  RTLH adalah masyarakat miskin yang terdata pada basis data terpadu Kabupaten Musi Banyuasin dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai  penerima program bedah RTLH.

" Kegiatan RTLH berupa pembangunan baru rumah swadaya," ungkapnya.

]]>
Mon, 09 Dec 2019 16:50:00 +0000
Satgas PB Harus Lebih Cakap Dari Masyarakat Muara Enim http://www.lenterapendidikan.com/berita/muara-enim/view/satgas-pb-harus-lebih-cakap-dari-masyarakat.html Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARAENIM-Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana (PB) Kabupaten Muaraenim, harus lebih cakap dan sigap dari masyarakat yang ditolongnya. Jangan sebaliknya Satgas PB malah diselamatkan oleh masyarakatnya.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Muaraenim yang diwakili Asisten Pemerintahan dan SDM Kabupaten Muaraenim Dra H M Teguh Jaya MM pada saat membuka Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Tenaga Satgas PB Tahun 2009 di Hotel Griya Serasan Muaraenim, Senin (9/12/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Muaraenim, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Muaraenim, Kepala BUMN dan BUMD Kabupaten Muaraenim, dan 32 Peserta. Kegiatan tersebut dilaksanakan lima dari tanggal 9-13 Desember 2019.

Bupati Muaraenim yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan SDM Kabupaten Muaraenim Drs H  M Teguh Jaya MM, bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung dan tanah longsor. Indonesia termasuk daerah yang rawan bencana dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Bencana yang datang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun akibat dari ulah manusia. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya. bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, letusan gunung api, kebakaran, kebakaran hutan, kebun dan lahan, kecelakaan transportasi dan kecelakaan industri seringkali menjadi ancaman yang serius bagi penduduk Indonesia. Ancaman bencana dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan harta benda.

Untuk itu, kata Teguh, penanganan penanggulangan bencana alam merupakan tanggung jawab kita semua baik masyarakat, pemerintah maupun lembaga lainnya yaitu dengan cara pertama dengan kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi

guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Kedua peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Dan  ketiga mitigasi bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana. Untuk itu, kepada peserta pelatihan ini dituntut agar bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam mengikuti kegiatan ini, semoga ilmu yang di dapat dapat di impelementasikan dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Muaraenim. Oleh karena itu, diadakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahaan dan Penanggulangan Bencana Tenaga Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Tahun 2019.

"Kami ucapkan selamat kepada peserta untuk mengikuti pelatihan ini semoga ilmu yang didapat harapkan dapat membantu tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana daerah Kabupaten Muaraenim dalam rangka penanganan bencana yang terjadi dimasa-masa mendatang," ujarnya.

]]>
Mon, 09 Dec 2019 15:45:00 +0000
Program Kemanusiaan PMI Butuh Dukungan Pemerintahan http://www.lenterapendidikan.com/berita/pemerintahan/view/program-kemanusiaan-pmi-butuh-dukungan.html Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG-Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Ir H. Mawardi Yahya membuka Orientasi dan Sosialisasi UU No.1 tahun 2018 dan PP No. 7 Tahun 2019 tentang Kepalangmerahan yang diselenggarakan PMI Provinsi Sumsel di Hotel Harper Palembang, Senin (9/12/2019).

Dalam acara yang di hadiri Ketua PMI Provinsi Sumsel Hj. Febrita Lustia HD,  Pengurus PMI Pusat, H. Muhammad Muas, SH dan Wakil Ketua TPP PKK Provinsi Sumsel Hj. Fauziah MY tersebut Wagub Mawardi Yahya menegaskan, peran PMI  dalam membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan sangat besar terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana  yang dimuat dalam UU No. 1 Tahun 2018 tentang kepalangmerahan.

 “PMI diberi tugas memberikan pelayanan darah sesusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalangmerahan dan membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial,” tegas Wagub dalam sambutannya.

Wagub menilai peranan dan tugas  PMI  dalam membantu membutuhkan dukungan semua pihak, baik berupa dukungan moril dan materil.  Pemprov Sumsel sendiri lanjut dia  akan membantu kendaraan opersional ke PMI Provinsi Sumsel dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Melalui kebijakan nanti kita akan membantu mobil operasional dan lainnya untuk PMI,"kata Wagub.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru mengatakan Orientasi dan Sosialisasi UU No.1 tahun 2018 dan PP No. 7 Tahun 2019 tentang Kepalangmerahan yang diselenggarakan PMI Provinsi Sumsel dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan memamahi tugas serta mendorong  kemajuan PMI di wilayah kerjanya masing-masing. Dikesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman PMI Provinsi Sumsel bersama Mitra kerja diantaranya OJK Regional 7 Sumbagsel, Bank BNI Wilayah Palembang, Angkasa Pura SMB II Palembang, Pegadaian Wilayah 03 Palembang, Sucofindo Cabang Palembang, Sumatera Ekspres, DPD Formi Sumsel, PHRI Sumsel dan DPD APJI Sumsel.

]]>
Mon, 09 Dec 2019 13:45:00 +0000
Fraksi Demokrat Minta Pemprov Sikapi Harimau Liar di Pagaralam Pemerintahan http://www.lenterapendidikan.com/berita/pemerintahan/view/fraksi-demokrat-minta-pemprov-sikapi-harimau-liar-di-pagaralam.html Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG-Anggota Fraksi Partai Demokrat mengharapkan, agar pemerintah provinsi Sumsel segera mensikapi dan menindaklanjuti keberadaan harimau liar yang sudah memakan korban di Pagaralam.

Hal itu dikatakan Anggota Fraksi Partai Demokrat Holda, saat rapat paripurna dengan agenda pembentukan  peraturan daerah terhadap hasil evaluasi raperda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumsel, Minggu (8/12/2019) malam.

 “ Mohon ini jadi perhatian, dan terus terang saja,  poto dan videonya sudah dishare, kami menghimbau , karena ini dapil kami, saya Ir Holda Msi  dari Fraksi Partai Demokrat, ini merupakan dapil VII Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang, mohon  perhatiannya pihak Pemerintah Provinsi Sumsel untuk segera menindaklanjuti informasi yang didapat jangan sampai ini menelan korban lebih banyak lagi, “ kata Holda.

Senada dikatakan Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati. Dia meminta kepada OPD terkait yaitu Dinas Kehutanan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas-Dinas terkait tentang harimau yang sudah turun gunung. Sebab, kata Anita, kemungkinan harimau tersebut keluar dari hutan karena ekosistemnya terganggu.

]]>
Mon, 09 Dec 2019 11:50:00 +0000
Lerai Mertua, Menantu Kena Tusuk Hukum & Kriminal http://www.lenterapendidikan.com/berita/hukum/view/lerai-mertua-menantu-kena-tusuk.html Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARAENIM-Diduga kalap dibakar api cemburu, Sucipto (53) warga Karang Asam, Kelurahan Tanjungenim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muaraenim, melukai istrinya Siti Mudatik (50) dan menusuk menantunya Muhammad Zainal Abidin alias Abit (25) di dalam rumah pelaku. Akibat perbuatannya pelaku diamankan di Mapolsek Lawang Kidul, Polres Muaraenim, Senin (9/12/2019).

Kejadian tersebut bermula ketika tersangka Sucipto yang merupakan suaminya marah-marah kepada korban istrinya Siti Mudatik (50) karena dituduh berselingkuh dengan pria lain. Kemudian terjadi ribut mulut dan puncaknya suaminya mengambil pisau dari dapur dan hendak keluar rumah. Melihat hal tersebut menantunya Muhammad  Zainal Abidin yang ada dirumah tersebut berusaha menahan dan memeluk pelaku karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Melihat hal tersebut ibu mertuanya berusaha merebut pisau dari tangan pelaku namun pelaku  mengayunkan pisau tersebut hingga mengenai jari tengah dan jari manis tangan kanan ibu mertuanya. Melihat hal tersebut, ibu mertua langsung keluar rumah dan meminta tolong kepada warga. Setelah itu ia kembali ke dalam rumah, dan alangkah kagetnya sebab menantunya Muhamad Zainal Abidin tergeletak berlumuran darah karena mengalami luka tusuk dibagian perut.

Kemudian ibu mertuanya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lawang Kidul untuk di tindak lanjuti. Usai mendapatkan laporan, Kapolsek Lawang Kidul Azizir Alim memerintahkan team Bang Laki Unit Reskrim Polsek Lawang Kidul yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Toni Hermawan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dan  hasilnya team Bang Laki Unit Reskrim Polsek Lawang Kidul berhasil mengamankan tersangka dan barang bukti.

Kapolres Muaraenim AKBP Afner Juwono melalui Kapolsek Lawang Kidul AKP Azizir Alim didampingi Humas mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan tersangka tersangka dan barang bukti berupa satu buah bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 cm terdapat bercak darah. Setelah itu tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Lawang Kidul guna pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya tersangka akan dikenakan pasal 351 ayat 2 KUH Pidana tentang Anirat.

]]>
Mon, 09 Dec 2019 09:45:00 +0000
Muba Resmi Miliki Pabrik Pengolahan Aspal Karet Musi Banyuasin http://www.lenterapendidikan.com/berita/musi-banyuasin/view/muba-resmi-miliki-pabrik-pengolahan-aspal-karet.html Lentera-PENDIDIKAN.com,MUBA-Setelah melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pusat Penelitian Karet dan PT Jaya Trade Indonesia pada Agustus lalu terkait rencana pendirian pabrik pengolahan aspal karet berbasis lateks Pravulkanisasi di Kabupaten Muba, saat ini bertahap fasilitas sarana prasarana pabrik sudah mulai didatangkan ke Sekayu.  Pantauan di lokasi tepatnya di workshop PUPR Muba tampak alat pengolahan aspal karet berbasis lateks Pravulkanisasi sudah tiba dan ditinjau langsung Sekda Muba Drs H Apriyadi MSi.

"Beberapa alat pengolahan aspal karet sudah datang ke Sekayu, sesuai target pak Bupati Dodi Reza awal tahun 2020 pabrik ini nantinya mulai berjalan," ungkap Sekretaris Daerah Muba, Drs H Apriyadi MSi. 

Dikatakan, dengan adanya pabrik pengolahan aspal karet berbasis lateks pravulkanisasi tersebut juga merupakan upaya untuk menggencarkan kelanjutan inovasi pembangunan jalan aspal karet. 

"Pendirian pabrik pengolahan aspal karet berbasis lateks pravulkanisasi ini juga bagian upaya untuk meningkatkan harga karet di kalangan petani, sesuai misi pak Bupati," ujarnya. 

Sementara itu, Bupati Muba Dodi Reza mengatakan di Muba tercatat ada sekitar 337 ribu hektar lahan perkebunan karet yang 90 persen merupakan milik petani rakyat. "Kalau ini sudah berjalan, bayangkan saja akan ada ratusan ton karet petani yang terserap, dan tidak hanya karet dari Muba tetapi karet petani rakyat dari daerah lain yang ada di Sumsel bahkan juga dari luar Sumsel," bebernya.

Kandidat Doktor Universitas Padjajaran ini juga menambahkan, target pembangunan pabrik pengolahan aspal karet berbasis lateks Pravulkanisasi ini ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu tiga bulan dan di awal 2020 sudah operasional. 

"Untuk alat operasional di support oleh pihak Pusat Penelitian Karet, sambil menunggu operasional berjalan Pusat Penelitian Karet juga akan melatih petani karet di Muba," tuturnya. 

"Pemkab Muba sudah menganggarkan untuk melanjutkan pembangunan jalan aspal karet di beberapa wilayah. Nah dengan adanya pabrik pengolahan aspal karet berbasis lateks Pravulkanisasi ini akan menjadi lebih mudah realisasi pembangunan jalan aspal karet nantinya," tambahnya. 

]]>
Mon, 09 Dec 2019 08:30:00 +0000
Pilkada Pesisir Barat, Nasdem Lampung Rekomendasikan Agus Istiqlal Jadi Calon Tunggal POLITIK http://www.lenterapendidikan.com/berita/politik/view/pilkada-pesisir-barat-nasdem-lampung-rekomendasikan-agus-istiqlal-jadi-calon-tunggal.html Lentera-PENDIDIKAN.com,LAMPUNG-Partai NasDem Lampung merekomendasikan Agus Istiqlal sebagai calon Bupati Pesisir Barat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020).

“Untuk Pilkada Pesibar, NasDem hanya mengusulkan petahana sebagai calon tunggal. Sementara wakilnya, kami mengusulkan Azhari, Sri Dahliawati, dan Ketua NasDem Lambar (M.Ikhwanto),” kata Wakil Ketua DPW Partai NasDem Lampung Bidang Bappilu, Edwin Hanibal, Minggu (8/11).

Menurut Edwin, keputusan untuk merekomendasikan bupati petahana sebagai calon tunggal sudah  berdasarkan pertimbangan matang. Selain merupakan kader Nasdem, kata Edwin, Agus Istiqla juga dinilai sukses mengantarkan Nasdem sebagai pemenang pada Pemilu 2019 di Pesisir Barat.

“Dia juga sukses menghantarkan NasDem sebagai partai pemenang di Pesibar dengan memperoleh perwakilan legislatif terbanyak. Jadi, NasDem Pesisir Barat bisa mengusung pasangan calon tanpa berkoalisi,” katanya. (LP/Teraslampung) 

]]>
Mon, 09 Dec 2019 04:40:00 +0000