Ternyata Desa Suka Mukti Aman dan Kondusif
Foto (Yanti): Warga Mesuji OKI
Lentera-PENDIDIKAN.com,OKI-Adanya isu suasana mencekam di desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI, Sumatera Selatan atas kisruh sengketa lahan yang terjadi antara warga dan PT. TMM. Dimana warga menduduki lahan perusahan milik PT.TMM tersebut karena mengklaim jika lahan itu milik mereka para warga.
Sehingga informasi tersebut menjadi simpang siur bahkan ada yang menilai jika suasananya mencekam dan tidak kondusif karena telah terjadi perlawanan antara warga dan aparat yang menyatakan jika ada warga yang ditangkap oleh petugas kepolisian. Namun fakta di lapangan hal itu sama sekali tidak benar, suasana yang ada tetap kondusif, aman dan terkendali. Aktivitas pun berjalan normal seperti biasa.
Kapolres OKI, AKBP Dili Yanto, melalui Kasat Reskrim, AKP Sapta Eka Yanto, mengatakan, memang benar ada proses penegakan hukum terhadap beberapa oknum masyarakat terkait adanya laporan salah satu warga desa Suka Mukti yang merasa dirugikan. Selain itu, adanya penegakan hukum terkait kepemilikan senjata api dan sajam yang saat ini diproses hukum oleh dit reskrimum Polda Sumsel tetapi situasi tetap dalam suasana kondusif. Suasana kondusif tersebut juga diakui oleh tokoh masyarakat desa Suka Mukti, Sutamar, yang menyatakan jika situasi desa aman-aman saja, kondusif dan terkendali.
“Aman-aman saja kok tidak ada yang mencekam, aktivitas warga juga normal, bertani, berkebun, ke pasar juga buka tokoh, tidak ada yang mencekam, kondusif banget malah”, ujar Sutamar
Sutamar menuturkan, warga yang menduduki lahan PT.TMM juga sudah pulang ke daerah masing-masing. Mereka (warga-red) yang menduduki lahan itu sebagian besar bukan penduduk asli Desa Suka Mukti melainkan pendatang.
“Dari 100 orang yang menduduki lahan tersebut, penduduk asli hanya sekitar antara 20-30 orang saja. Sisanya merupakan pendatang semua," bebernya.
Sementara itu, Kepala Tata Usaha PT. TMM, Masluki, mengatakan, untuk kegiatan membawa saksi yang terjadi pada Kamis (16/12/2021) sekitar jam 20.00 WIB awalnya aman tidak terjadi keributan. Pembubaran warga yang menduduki lahan sudah selesai dilakukan yang dilakukan apel oleh petugas gabungan.
Namun tidak berselang lama, datang sekelompok masyarakat dari arah Desa Sungai Sodong dengan memakai beberapa mobil pribadi dan truk. Sekelompok warga itu tiba-tiba turun dari mobil dan terdengarlah suara ledakan yang berasal arah oknum masyarakat. Mendengar adanya suara ledakan, maka anggota polisi juga mengeluarkan tembakan peringatan yang memberitahu jika ada polisi dilokasi. Kejadian itu kurang lebih berlangsung 30 menitan.
“Waktu saya melihat adanya penangkapan terhadap beberapa oknum masyarakat tersebut, di lokasi juga ditemukan beberapa senjata tajam seperti bambu runcing, dan pedang” ujar Masluki.
Atas kejadian tersebut Lanjut Masluki, sebanyak 33 tenaga kerja panen kelapa sawit langsung memutuskan pulang Jambi karena takut.Sedangkan untuk aktivitas perusahaan seperti memanen tetap dilakukan seperti biasa dengan menggunakan tenaga penduduk asli setempat dalam pengawalan ketat dari kepolisian dan TNI.
"Untuk lahan yang sebelumnya diduduki warga kini sudah kosong yang tinggal hanya barang berupa tenda dan lainnya," bebernya.
Masluki berharap tidak ada lagi kejadian serupa sehingga aktivitas berjalan lancar serta tidak ada lagi oknum yang tidak bertanggungjawab. Ditempat terpisah, dari keterangan mantan Sekdes Suka Mukti, Surruri, awal mula terjadinya kronologi transmigrasi sekitar tahun 1981 lalu yang terdiri dari 450 kepala keluarga.Karena ingin mengembangkan Desa Suka Mukti, maka pemerintah desa mendatangkan warga desa lain untuk tinggal dan menetap yang dinamakan dusun Tanjung Rancing.
"Warga yang datang tersebut berasal dari desa Karang Melati OKU Timur, namun tidak lama kembali lagi ke desanya. Yang tinggal hanya beberapa warga saja dengan fasilitas 2 hektar tanah, Saat ini kemungkinan ada oknum yang ingin mendapatkan kembali lahan tersebut sehingga berinisiatif menduduki lahan PT.TMM ," tandas Surruri.
Penulis : Yanti Effendi,S.Kom
Editor : Muhlis,ST
Tag : Pemerintahan
