Senin, 2 Ags 2021 20:30 | 1376

Lentera-PENDIDIKAN.com,PALI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Rapat Paripurna VIII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan ABPD Tahun Anggaran 2020 diruang Rapat Paripurna DPRD PALI, (1/8/2021).

Rapat tersebut dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD PALI, M. Budi Khoiru SPd.I. Dalam rapat tersebut, Komisi 1 DPRD Pali menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Pali Ir H Heri Amalindo M.M., beserta jajaranya yang telah meyusun laporan rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan ABPD Tahun Anggaran 2020.

Komisi 1 DPRD Pali telah melakukan serangkaian rapat pembahasan serta melakukan kordinasi kepada beberapa instansi terkait dalam rangka singkronisasi organisasi terhadap program-program kegiatan sinergitas antara Perangkat Daerah.

Dalam rapat ini Komisi 1 DPRD Pali  merekomendasikan serta memberikan saran guna memperoleh Struktrur APBD yang ideal terhadap pembangunan di Kabupaten Pali :

1. Sekretariat Daerah (Sekda)

Keberadaan Sekretariat Daerah sangatlah strategis sebagai pejabat aparatur tinggi di Kabupaten Pali yang mengkordinasikan seluruh arahan kebijakan ditingkat Kabupaten sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri RI sistem kerja ASN memberlakukan kegiatan masyarakat berbasis mikro dilingkungan Kabupaten Pali dengan peraturan jam kerja ASN dibatasi atau dibagi 2 Komisi 1 DPRD Pali menyarankan agar sekiranya dapat bekerja secara maksimal.

2. Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Desa

Diharapkan agar kiranya pemilihan Kepala Desa serentak di beberapa Desa di Kabupaten Pali yang akan dilaksanakan pada Bulan Oktober. Sesuai dengan harapan Komisi 1 DPRD Pali menyarankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar transparan dan menjaga netralitas baik secara kepanitian mau pun organisasi serta bebas dari pungli.

Komisi 1 DPRD Pali juga meyoroti desa persiapan yang beberapa kali kode regester desa yang sampai saat ini belum ada kejelasan status desa persiapan tersebut. Apakah perlu di kembalikan ke desa induk atau tetap menjadi desa persiapan. Untuk itu Komisi 1 DPRD Pali berharap kepada BPMD untuk mengevaluasi kembali sesuai dengan peraturan berlaku mengenai pemekaraan desa memuat tentang tata cara pembentukan (persyaratan) desa. Termasuk luas wilayah, jumlah penduduk, KK, potensi desa, sarana maupun prasarana sosial budaya serta tahanpan dan mekanisme yang harus dilakukan.

3.Dinas Kesehatan

Komisi 1 DPRD Pali mengapresiasi setinggi - tingginya kepada Pemerintah Daerah sebagai liding sektor Dinas Kesehatan Kabupaten Pali agar terus berupaya bekerja secara maksimal

Mengupayakan penekanan dalan penyebaran Covid - 19 dengan melakukan Vaksin pertama dan kedua du beberapa wilayah Kabupaten Pali.

Informasi saat ini Kabupaten Pali masih Zona Orange artinya kita selalu waspada dengan wabah ini kepada Dinas Kesehatan agar selalu bersosialisasi mengenai protokol kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah seperti memakai masker,  mencuci tangan dan menjaga jarak.

Komisi 1 DPRD Pali menyarankan agar kiranya polider - polider yang berada didesa harus diperhatikan bahkan diperioritaskan dikarnakan adanya laporan mengenai kondisi polider yang tidak memadai lagi.

4. Dinas Pendidikan

Seperti yang diketahui saat ini masih di masa pandemi Covid -19 tentunya kegiatan belajar dan mengajar tetap terlaksana meski dengan cara kegiatan belajar daring. Yang seyokyanya masih kurang dan menjadi keluhan orang tua murid terutama masalah keterbatasan jaringan meski pun demikian Kementrian Pendidikan sudah bekerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi Publik untuk memfasilitasi kuota gratis bagi dunia pendidikan akan tetapi masih terkendala jaringan internet. Komisi 1 DPRD Pali juga memprioritaskan agar honor transpotasi para tenaga pendidikan harus diprioritaskan.

5. Dinas Kependudukan Capil

Komisi 1 DPRD Pali sangat mendukung serta mengapresiasi program - program inovasi yang dibuat capil salah satunya sistem administrasi pelayanan pengaduan yang diterapkan berbasis sosial. Tentunya dalam inovasi tersebut dapat mengurangi kerumunan adminitrasi serta mempermudah masyarakat didalam pengurusan data selain itu sistem pola yang terus diupayakan Capil disetiap  Kecamatan tentunya hal itu demi pelayanan di Kabupaten Pali.

6. Dinas Sosial

Komisi 1 DPRD Pali sangat mendukung program - program Nasional yang dilakukan Dinas Sosial diantaranya bantuan Sosial Tunai, Bantuan Pangan, Program Harapan Keluarga, Kartu Pintar, serta program - program bantuan lainya yang dapat membantu para penerima di tengah pandemi Covid - 19. Komisi 1 DPRD Pali juga menyarankan program keluarga harapan serta bantuan ekonomi untuk masyarakat miskin harus diprioritaskan dimasa saat ini guna membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu serta kiranya dapat menerima bantuan baik di tingkat pusat mau pun di Kabupaten agar dapat diverifikasi data sehingga tidak terjadi data tumpang tindih bagj penerima dana bantuan.

7. BPBD, Satpol PP, Dishub, Beserta TNI, Polri

Komisi 1 DPRD Pali juga mengapresiasi Tni, Polri beserta Istansi terkait yang telah mengambil langkah - langkah aman serta kondusif dalan penanganan Covid - 19 sehingga masyarakat dapat menghadapi pandemi dengan menjalakan aktifitas produktif di Kabupaten Pali.

Salpol PP Kabuapten Pali merekomendasikan program kedepanya untuk terus berupaya menjadi Satpol PP yang unggul dalam melakukan diklat dasar sehingga menjadi SDM yang profesional dan meningkatkan kesejahteraan Satpol PP dengan memberikan tunjangan resiko bagi anggota Satpol PP.

8. Rumah Sakit Umum

Komisi 1 DPRD Pali merekomendasiakan agar penambahan gedung rumah sakit serta fasilitas rumah sakit untuk pasien yang terdampak Covid - 19. Untuk ini Komisi 1 DPRD Pali mengharapkan agar persedian stok Oksigen harus terpenuhi.

9. Sekretariat DPRD

Komisi 1 DPRD Pali agar lebih meningkatkan lagi pelayanan kegiatan - kegiatan DPRD serta Menambahkan Fasilitas penunjang kegiatan DPRD. Komisi 1 DPRD Pali juga menyarankan agar pengelolaan anggaran harus diperhatikan agar tidak ada lagi seluruh tenaga kerja sukarela dipanggil BPK dan Inspektorat dalam pengelolaan adminitrasi keuangan di sekretariat.

Laporan Komisi 1 Kabupaten Pali terhadap pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaan 2020 disampaikan dengan harapan segala sesuatu yang menjadi kesimpulan Komisi 1 DPRD Pali dapat di optimalkan sebaik - baiknya.

Dalam kesempatan ini Bupati Pali Ir H Heri Amalindo M.M juga mengucapkan banyak terima kasih sekaligus mengapresiasi DPRD Pali dan berharap kepada seluruh OPD yang terkait beserta Mitra 1,2,3 yang telah memberikan saran untuk perbaikan kedepanya tolong benar - benar dilaksanakan. Karna sebagai Mitra tentunya tujuan roda pemerintahan yang telah di pelajari anggota legislatif.

"Kita harus bersyukur DPRD Pali mau memberikan saran atau masukan artinya mereka ingin memperbaiki kinerja kita" ucapnya.

Bupati Pali Ir H Heri Amalindo M.M mengajak seluruh DPRD Pali baik itu Pemerintahan mau pun organisasi-organisasi "Bukan Karna Bupati Pali Maju, Bukan Karna DPRD Pali Maju. Tetapi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Maju Karna Kita Semua. Mari Bekerja Sama Dalam Memajukan Dan Mensejahterakan Kabupaten Pali yang kita cinta ini"ucapnya. (Edwar Yuliatha)

Penulis : Redaksi
Editor : Muhlis,ST

Tag : PALI