Foto(Teraslampung): Bupati Lampung Utara, Budi Utomo
Lentera-PENDIDIKAN.com,LAMPUNG- Meskipun RSUD H.M. Ryacudu Lampung Utara sedang mengalami kekurangan obat – obatan dan sejenisnya, namun Bupati Budi Utomo membantah kondisi tersebut. Menurutnya, RS pelat merah itu tidak mengalami kelangkaan obat untuk para pasien RS.
“Persoalannya bukan kelangkaan obat. Kita masih punya pinjaman yang belum diselesaikan,” tegas Bupati Budi Utomo usai menghadiri sidang paripurna DPRD Lampung Utara, Senin (7/6/2021).
Persoalan pinjaman RS yang mencapai Miliaran Rupiah itu sedang dalam proses audit oleh pihak Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sampai saat ini proses audit masih belum selesai dilakukan.
Kendati masih dalam proses audit, ia memastikan bahwa pelayanan terhadap pasien masih tetap berjalan dan persoalan obat – obatan akan diatasi oleh pihak manajemen RS.
“Belum selesai. Nanti, (hasil audit) akan saya sampaikan setelah audit BPKP selesai,” papar dia.
Menurut Budi Utomo, persoalan yang sedang dihadapi oleh pihak manajemen RSUD merupakan kesempatan bagi pihak manajemen RSUD untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mengatasi persoalan tersebut. Persoalan ini juga akan dijadikannya sebagai tolok ukur untuk mengukur kemampuan Direktur RSUD yang baru.
“Inilah diuji seorang pemimpin. Dia kan seorang direktur, sama aja dengan kepala dinas lainnya. Bagaimana dia menyelenggarakan itu. Disitulah kinerja yang kita ukur,” tegasnya.
Saat disinggung mengenai ketidakmampuan manajemen RSUD dalam mengatasi persoalan obat – obatan seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Budi Utomo terlihat sedikit tidak nyaman. Ini terlihat dari gerak tubuh maupun kalimat yang diucapkannya.
Sembari berulang kali mengangkat telunjuk kanannya, ia menegaskan bahwa penggunaan uang negara tidak dapat dilakukan sebelum adanya verifikasi. Jika itu sampai terjadi maka itu namanya penyalahgunaan uang negara. Selain itu, ia juga mengatakan, pemkab bukannya tidak memiliki uang untuk membantu RS, namun semua ada aturannya.
”Ingat ya, apapun yang disebut angka harus ada verifikasi. Kalau enggak, kita namanya menyalahgunakan uang negara. Bukan tidak ada uang, uang ada,” jelas dia.
Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Lampung Utara sangat membutuhkan ‘pertolongan’ dari Pemkab Lampung Utara. Pasalnya, rumah sakit rujukan nasional itu mengalami kekurangan obat – obatan lantaran tak memiliki cukup dana untuk membelinya.
”Persediaan obat – obatan dan sejenisnya saat ini masih sangat kurang karena keterbatasan anggaran untuk membelinya,” jelas Direktur RSUD H.M. Ryacudu, Sri Haryati didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Sri Andini kala itu. (LP/Teraslampung)