Foto(reza): 170 operator Paud mendapatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) manajemen Bantuan Operasional Paud (BOP) yang diselenggarakan selama tiga hari yakni dari tanggal 7-10 Desember 2020 di Ballroom Hotel Grand Zury Muara Enim
Lentera-PENDIDIKAN.com,MUARA ENIM-Sebanyak 170 operator Paud mendapatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) manajemen Bantuan Operasional Paud (BOP) yang diselenggarakan selama tiga hari yakni dari tanggal 7-10 Desember 2020 di Ballroom Hotel Grand Zury Muara Enim, Senin (7/12/2020).
Kegiatan dibuka oleh Bupati Muara Enim yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Emran Tabrani MSi, di dampingi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kanbupaten Muara Enim Drs Winarto MM, dan Kabid Paud dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dra Sri Hidayati MSi. Sedangkan narasumber, diantaranya Inspektorat sebagai pengawas anggaran, Badan Pengeloaan Kas Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Pengawas SMA, Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan, dan Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Irawan Submidi SPd MM, melalui Kabid Paud dan PNF, Dra Sri Hidayati MSi mengatakan bahwa hasil yang diharapkan dalam bimtek ini adalah peserta memahami rencana kerja jangka menengah, memahami rencana kerja sekolah, rencana anggaran, penganggaran BOP, penanggujawaban BOP, pengelolaan, serta perpajakan BOP.
Sehingga melalui kegiatan Bimtek operator Paud ini, dapat meningkatkan pemahaman tentang manajemen BOP Paud yang sesuai dengan petunjuk teknis BOP Paud. Untuk itu, lanjut Sri, adalah para peserta yang ikut harus merupakan pengelola Paud yang ada di Kabupaten Muara Enim. Dan mereka ini adalah sekolah Paud yang selama ini menerima Bantuan Operasional Paud, sehingga diharapkan para peserta dapat lebih meningkatkan pemahaman, serta tata cara penggunaan, dan pelaporan yang benar sehingga selama penggunaan sampai pelaporan tidak ada masalah dikemudian hari.
Sementara itu, Plt Asisten Pemerintahan, Drs Emran Tabrani MSi mengatakan bahwa alokasi anggaran yang sudah digelontorkan melalui BOP diharapkan dapat membantu, serta meringankan beban operasional pendidikan bagi masyarakat yang ada di desa-desa. Untuk itu, penggunaan BOP itu harus benar, tidak menyalahi aturan. Dan harus sesuai dengan peruntukannya. Sekecil apapun uang yang dibelanjakan harus ada pertanggung jawabannya.
"Maka melalui pelatihan ini agar bisa menggunakan anggaran dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan," tegasnya.